Koperasi |
|
|
|
OJK Mau Bunuh Koperasi Syari'ah? | 2020-06-09 22:35:09 |
|
Oleh: H. Tony Rosyid
DUA HARI jelang lebaran, tepatnya tanggal 22 Mei, OJK via Satgas Waspada Investasi kirim parsel lebaran. Sebagai hadiah untuk sejumlah fintech yang dituduh berkedok koperasi. Sebagian besar koperasi pesantren
Tentu saja, ini bukan hadiah yang menggembirakan. Para pelaku koperasi akhirnya meradang. Marah sejadi-jadinya.
...Berita Selengkapnya |
KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021 | 2019-10-16 12:21:47 |
|
GORONTALO, Berita HUKUM - Koperasi Kesejahteraan Rakyat Gorontalo (KKRG) yang di cetuskan oleh putra asli Gorontalo Rachmad Gobel ini, pada Tahun 2021 akan memasuki Wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, hal ini di ungkapkan oleh mantan Bupati Gorontalo dua periode, David Bobihoe saat acara syukuran di kantor DPW Nasdem pada sabtu malam (12/10 ...Berita Selengkapnya |
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR | 2019-09-15 12:05:31 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat Paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang (UU). Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaikan, pembahasan RUU Perkoperasian telah melalui proses yang panjang ...Berita Selengkapnya |
Ketua DPR Harap Pemerintah Proaktif Selesaikan RUU Perkoperasian untuk Segera Dapat Disahkan | 2019-09-06 08:47:51 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perkoperasian. Raker diagendakan pada 13 September mendatang
Bamsoet berharap RUU Perkoper ...Berita Selengkapnya |
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian | 2019-08-24 02:17:16 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah A. Muhajir Sodruddin menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai Undang-undang.
"Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ma ...Berita Selengkapnya |
Sandiaga Uno Akan Bentuk Unikop | 2019-02-24 07:59:46 |
|
BALI, Berita HUKUM - Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan akan membentuk Unikop, koperasi dengan skala besar, seperti unicorn. Jika koperasi dikelola dengan baik dan profesional akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Ini guna mewujudkan cita-cita Bung Hatta dalam mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia.
...Berita Selengkapnya |
Kemenkop: Baru 12 Persen Koperasi yang Online | 2017-09-18 07:46:27 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mencatat sampai saat ini baru 12 persen koperasi di Indonesia yang telah terintegrasi dengan dunia siber atau online.
Agus Muharram dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, (17/9) menyayangkan penggunaan jaringan teknologi online di kalangan koperasi yang masih re ...Berita Selengkapnya |
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM | 2017-08-17 09:21:18 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pem ...Berita Selengkapnya |
Raih Jasa Bakti Koperasi dan UKM, Walikota Gorontalo: Berkat Kerja Keras Pelaku Koperasi dan UKM | 2017-07-13 07:53:55 |
|
GORONTALO, Berita HUKUM - Penghargaan jasa Bakti Koperasi dan UKM yang diterima Walikota Gorontalo H. Marthen A Taha, SE. M.Ec.Dev pada Peringatan Hari Koperasi ke 70 di Makassar Sulawesi Selatan, Selasa (11/7), merupakan berkat kerja keras dan dukungan terutama dari pihak terkait.
"Penghargaan ini semata-mata berkat keras para pelaku Koperasi d ...Berita Selengkapnya |
Pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional Diperpanjang | 2017-04-29 14:47:11 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.
"Sesuai dengan rapat pengganti Bamus tanggal 27 April 2017, Pimpinan Komisi VI DPR RI telah menya ...Berita Selengkapnya |
|
|